Nasib RUU Pemilu akan Diputuskan Hari Ini

Nasib RUU Pemilu – Anggota parlemen di DPR RI terhadap hari ini, Kamis (10/7), dapat memutuskan nasib Rancangan Undang-undang mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) didalam rapat paripurna.

Rapat selanjutnya dijadwalkan jadi pukul 09.00 WIB di Gedung DPR, Jakarta. Nantinya hasil berasal dari rapat selanjutnya dapat menjadi dasar hukum penyelenggaraan penentuan legislatif dan presiden 2019 mendatang.

Dalam penyelesaian RUU Pemilu hari ini, setidaknya tersedia lima isu kritis yang tetap menjadi pembahasan alot.

Kelima isu kritis yang belum disepakati itu adalah ambang batas presiden, ambang batas parlemen, proses pemilu, besaran kursi per dapil, dan metode konversi suara ke jumlah kursi parlemen. Seperti yang dikutip dari berita politik arah.com

“Kita tetap tunggu apakah lima opsi yang katanya dapat disita mampu memberi jawaban atas keperluan kami mengenai penyelenggaraan pemilu yang lebih efektif,” ujar peneliti berasal dari Kode Inisiatif, Adeline Syahda, Rabu (18/7) yang meyakinkan dapat lakukan uji materi ketika dinilai tersedia pasal yang inkonstitusional didalam UU Pemilu mendatang. Namun ada sedikit berita aneh yang terjadi disini yaitu saya tidak jelaskan papar.

Lima isu kritis itu dibagi didalam lima opsi paket yang nantinya dapat disetujui didalam paripurna. Lima opsi paket itu adalah:

Paket A: Presidential threshold (20-25 persen), parliamentary threshold (empat persen), proses pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).

Paket B: Presidential threshold (nol persen), parliamentary threshold (empat persen), proses pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Paket C: Presidential threshold (10-15 persen), parliamentary threshold (empat persen), proses pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Paket D: Presidential threshold (10-15 persen), parliamentary threshold (lima persen), proses pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-8 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).

Paket E: Presidential threshold (20-25 persen), parliamentary threshold (3,5 persen), proses pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Mengerucut Pada Dua Paket

Seperti dikutip berasal dari Antara, bagian Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu berasal dari Fraksi Partai Gerindra Nizar Zahro menyebutkan berasal dari lima opsi paket selanjutnya yang dapat paling banyak dipilih didalam rapat paripurna adalah paket A dan paket B.

Pada rapat Pansus RUU Pemilu dan Pemerintah, 13 Juli lalu, sebanyak lima fraksi menentukan opsi paket A dan juga lima fraksi lainnya mengusulkan supaya pengambilan keputusan terhadap lima opsi paket diputuskan didalam rapat paripurna.

Nizar menyebutkan berasal dari lima isu krusial, sebetulnya yang paling kritis cuma tinggal satu isu, yakni ‘presidential threshold’ apakah 20-25 prosen layaknya usulan pemerintah dan partai-partai pendukung pemerintah, atau 0 prosen layaknya usulan Fraksi Partai Gerindra.

Sementara itu, berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, hingga kemarin, terkandung dua kutub besar yakni partai pendukung pemerintah yang menopang paket A dan di luar pemerintah menopang paket B. Namun, tersedia pula yang belum bersikap tegas yakni PAN dan PKB.

Prediksi bermacam pihak, dapat terjadi kebuntuan didalam rapat paripurna supaya proses pemutusan RUU Pemilu dapat dicari lewat langkah voting.

Peta Dukungan Partai

Andai pembahasan akhirnya diputuskan lewat voting. Posisi PAN dan PKB yang belum bersikap tegas dapat menjadi penentu. Sebagai gambaran, partai pendukung pemerintah yang condong ke Paket A adalah PDIP (109 kursi), Golkar (91 kursi), PPP (39 kursi), NasDem (36 kursi), dan Hanura (69 kursi). Total, tersedia 291 kursi.

Sementara itu partai yang menopang opsi B adalah Gerindra (73 kursi), Demokrat (61 kursi), dan PKS (40 kursi). Total, tersedia 174 kursi.

Dan, dua partai yang belum bersikap tegas itu punyai kebolehan masing-masing adalah PAN (48 kursi) dan PKB (47 kursi).

Terkait krusialnya masalah RUU Pemilu ini didalam rapat paripurna, partai-partai bahkan sudah mengeluarkan instruksi kepada wakilnya di DPR untuk tak meninggalkan Jakarta. Di antara yang memberi instruksi tegas adalah PKB, Gerindra, dan Golkar.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan partainya sudah memberi saran tertentu kepada seluruh bagian fraksi Partai Gerindra untuk senantiasa berada di Jakarta saat rapat paripurna.

“Tidak boleh tersedia yang keluar Jakarta, semuanya 72 (jumlah bagian gerindra),” ujar Muzani, Selasa (18/7).

Sementara itu DPP Golkar melontarkan instruksi itu usai rapat pleno yang membicarakan nasib Setya Novanto usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP oleh KPK.

“Berkaitan bersama dengan proses pengambilan keputusan terhadap RUU Pemilu 20 Juli 2017 yang dapat datang, maka seluruh bagian fraksi diwajibkan untuk hadir didalam memperjuangkan penegasan Partai Golkar,” kata Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (18/7) petang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ˆ Back To Top