Apakah Yudhoyono Institute Adalah Branding Untuk Putra Cikeas?

Yudhoyono Institur Branding Putra Cikeas – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah mensahkan The Yudhoyono Institute (TYI) terhadap Kamis (10/8) malam. AHY mengklaim institusi hal yang demikian berupa independen, nonpolitik. Menurutnya, TYI akan berpusat terhadap info-info strategis bagus lingkup nasional, regional, ataupun global. Kecuali itu, kata AHY, TYI didirikan untuk mempersiapkan pemimpin jaman depan dan menjadikan Indonesia Emas terhadap 2045 akan datang, ketika Indonesia genap 100 th. merdeka.

Melalui pendirian TYI, lanjut AHY diinginkan bisa melahirkan generasi jaman depan, calon pemimpin bangsa yang berjiwa patriotik, bersopan santun bagus, dan unggul yang dapat mempunyai Indonesia jadi bangsa yang maju. Seperti yang dikutip dari portal berita politik indonesia terkini arah.com. Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyebut pendirian TYI tak dapat dilepaskan dari kampanye yang dikerjakan untuk AHY. Menurutnya pendirian TYI bisa diperhatikan sebagai proyeksi dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau keluarga Cikeas di dalam mempersiapkan AHY sebagai calon pemimpinan jaman depan.

“Itu (pendirian TYI) komponen dari usaha mem-branding putra mahkota Cikeas, AHY. Kan, telah ada kesepakatan yang akan disokong jadi the next leader kan AHY, bukan Ibas,” kata Karyono ketika dihubungi arah.com, Kamis (10/8). Branding AHY itu terhadap akibatnya tidak terlepas dari panasnya atmosfer politik menuju Pemilu 2019. Karyono mengukur pendirian TYI sebagai branding dialamatkan untuk menempuh sasaran politik dari keluarga Cikeas ke depan, merupakan Pemilu Presiden 2019. “Sekalian untuk menonjolkan keberadaan keluarga Cikeas” ujarnya.

Sisi Intelektualitas AHY

Dihubungi terpisah, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menyatakan ketidakhadiran TYI ini punya tujuan untuk menonjolkan mutu intelektual dari AHY. Kecuali sebagai eks tentara, lanjut Ubedilah, AHY berkeinginan menonjolkan dirinya termasuk seorang politisi muda yang mempunyai latar belakang intelektual mumpuni. Dan berita aneh terbaru ini juga diambil dari salah satu portal berita diatas. “Ada kesan berharap menonjolkan terhadap publik bahwa AHY yaitu bukan cuma sekedar eks tentara, tetapi termasuk ia seorang muda yang intelektual, itu yang berharap dikesankan,”


Nasib RUU Pemilu akan Diputuskan Hari Ini

Nasib RUU Pemilu – Anggota parlemen di DPR RI terhadap hari ini, Kamis (10/7), dapat memutuskan nasib Rancangan Undang-undang mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) didalam rapat paripurna.

Rapat selanjutnya dijadwalkan jadi pukul 09.00 WIB di Gedung DPR, Jakarta. Nantinya hasil berasal dari rapat selanjutnya dapat menjadi dasar hukum penyelenggaraan penentuan legislatif dan presiden 2019 mendatang.

Dalam penyelesaian RUU Pemilu hari ini, setidaknya tersedia lima isu kritis yang tetap menjadi pembahasan alot.

Kelima isu kritis yang belum disepakati itu adalah ambang batas presiden, ambang batas parlemen, proses pemilu, besaran kursi per dapil, dan metode konversi suara ke jumlah kursi parlemen. Seperti yang dikutip dari berita politik arah.com

“Kita tetap tunggu apakah lima opsi yang katanya dapat disita mampu memberi jawaban atas keperluan kami mengenai penyelenggaraan pemilu yang lebih efektif,” ujar peneliti berasal dari Kode Inisiatif, Adeline Syahda, Rabu (18/7) yang meyakinkan dapat lakukan uji materi ketika dinilai tersedia pasal yang inkonstitusional didalam UU Pemilu mendatang. Namun ada sedikit berita aneh yang terjadi disini yaitu saya tidak jelaskan papar.

Lima isu kritis itu dibagi didalam lima opsi paket yang nantinya dapat disetujui didalam paripurna. Lima opsi paket itu adalah:

Paket A: Presidential threshold (20-25 persen), parliamentary threshold (empat persen), proses pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).

Paket B: Presidential threshold (nol persen), parliamentary threshold (empat persen), proses pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Paket C: Presidential threshold (10-15 persen), parliamentary threshold (empat persen), proses pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Paket D: Presidential threshold (10-15 persen), parliamentary threshold (lima persen), proses pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-8 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).


ˆ Back To Top